Wakapolda Papua Barat Perkuat Komitmen Antikorupsi: Manajemen Risiko Jadi Tameng Cegah Penyimpangan

Manokwari – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Brigjen Pol. Sulastiana, menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen penting untuk memastikan kinerja kepolisian lebih terukur, efektif, dan akuntabel.

Penegasan ini disampaikan Brigjen Sulastiana dalam acara sosialisasi penyusunan manajemen risiko tahun 2026, yang diselenggarakan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat di Manokwari pada Kamis lalu. Acara ini menandai langkah serius Polda Papua Barat dalam menerapkan tata kelola kepolisian yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Menurut Brigjen Sulastiana, tugas-tugas kepolisian di bidang keamanan, operasional, hingga penegakan hukum secara inheren menempatkan institusi ini pada berbagai risiko yang perlu dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa personel kepolisian tidak boleh hanya memahami manajemen risiko sebagai kewajiban administratif semata. Sebaliknya, hal ini harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Manajemen risiko bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kondisi di mana setiap personel harus memahami, menyadari, dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko yang mungkin timbul saat menjalankan tugasnya,” ujar Brigjen Sulastiana, menerangkan esensi dari penerapan sistem ini.

Lebih lanjut, Brigjen Sulastiana menjelaskan bahwa implementasi manajemen risiko yang baik akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Ini juga akan membantu mencegah terulangnya kesalahan, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mengurangi kerugian negara. Ia menambahkan, penyusunan manajemen risiko harus realistis dan kontekstual, sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga seluruh personel memiliki pemahaman yang seragam mengenai konsep dan prinsip manajemen risiko sesuai standar internasional ISO 31000.

Standar tersebut, kata Brigjen Sulastiana, telah diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021 yang saat ini sedang dalam proses revisi. Mengakhiri pernyataannya, Wakapolda mengimbau seluruh pejabat utama, kepala kepolisian resor (kapolres), dan kepala satuan kerja di wilayah hukum Polda Papua Barat untuk serius dalam menerapkan manajemen risiko. Ia juga meminta mereka memastikan setiap personel mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, karena hal ini akan mendukung pencapaian kinerja satuan kerja secara optimal.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat, Eko Hery Winarno, menyambut baik inisiatif Polda Papua Barat. Ia mengatakan, sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis serta pendampingan intensif selama satu bulan ke depan, mengingat Polda Papua Barat dipilih sebagai proyek percontohan.

Eko Hery Winarno menambahkan, penyusunan manajemen risiko dari jajaran polda bertujuan untuk melengkapi bahan revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021. Hal ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas sesuai rencana kerja strategis masing-masing unit. “Dalam melaksanakan tugas, tentu akan ada risiko-risiko yang berpotensi menghambat kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, penyusunan manajemen risiko sejak awal menjadi sangat penting,” jelas Eko Hery Winarno.

Polda Papua Barat tengah memelopori upaya penguatan integritas dan kinerja melalui penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, didukung penuh oleh BPKP. Inisiatif ini menandai komitmen serius institusi kepolisian untuk bekerja lebih akuntabel, mencegah penyimpangan, dan mengoptimalkan setiap tahapan tugas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Bagi masyarakat, langkah ini membawa dampak positif berupa peningkatan kualitas layanan kepolisian yang lebih transparan dan profesional, meminimalkan peluang terjadinya kesalahan atau praktik tidak etis. Hal ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap kinerja kepolisian, serta menciptakan lingkungan keamanan dan hukum yang lebih adil dan terukur bagi seluruh warga di Papua Barat.