ESDM Bakal Tetapkan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat, Dorong Ekonomi Lokal di Tiga Provinsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera menetapkan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap usulan WPR yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Dari total 313 WPR yang akan ditetapkan, sebaran terbanyak berada di Provinsi Sumatera Barat dengan 121 blok. Kemudian diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan 129 blok, dan 63 blok lainnya berlokasi di Sulawesi Utara.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, bahwa usulan dari Gubernur Sumatera Barat awalnya mencakup 332 blok WPR. Namun, setelah diverifikasi dan dievaluasi, sebanyak 121 blok akhirnya siap ditetapkan.

Yuliot juga memaparkan kondisi WPR di Kalimantan Tengah. Menurutnya, penetapan ini merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B 2022 tertanggal 21 April 2021, mengenai penetapan wilayah pertambangan di provinsi tersebut. Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR, yang kemudian ditetapkan setelah proses verifikasi dan evaluasi rampung.

Senada dengan itu, untuk wilayah pertambangan di Sulawesi Utara, Yuliot menuturkan penetapan ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 105.K/MB.01/MEM.B 2022 tertanggal 21 April 2022 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara sebelumnya mengusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang kini telah diverifikasi dan siap ditetapkan.

Yuliot menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Utara belum mengajukan penambahan WPR baru. Saat ini, terdapat sembilan blok WPR yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Wilayah Pertambangan tahun 2022. Blok-blok ini akan kembali ditetapkan jika tidak ada usulan perubahan lebih lanjut, imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yuliot menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, setelah sebelumnya ditentukan melalui usulan dari pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Proses penetapan ini juga melibatkan konsultasi dengan DPR RI.

Lebih lanjut, Yuliot menekankan bahwa penetapan wilayah pertambangan ini sangat dinantikan oleh pemerintah provinsi. Hal ini penting dalam rangka penyusunan Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 serta Penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi. Wilayah pertambangan sendiri merupakan bagian dari wilayah hukum pertambangan yang menjadi fondasi bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan.



Poin-poin penting dari berita ini adalah Kementerian ESDM akan menetapkan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah proses verifikasi dan evaluasi usulan dari pemerintah daerah, dengan sebaran di Sumatera Barat (121 blok), Kalimantan Tengah (129 blok), dan Sulawesi Utara (63 blok). Proses ini disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan melibatkan konsultasi dengan DPR RI, serta sangat penting bagi pemerintah provinsi untuk menyusun Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Dampak bagi masyarakat dari penetapan WPR ini diperkirakan positif, karena dapat memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta berpotensi membuka lapangan kerja baru di sektor pertambangan yang terlegitimasi. Selain itu, penetapan WPR yang terstruktur diharapkan dapat mengurangi praktik penambangan ilegal dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di tingkat lokal.