Dana Pencegahan Bencana Cekak, BNPB Andalkan Pinjaman Asing untuk Kesiapsiagaan Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran pencegahan bencana. Demi menjaga kesiapsiagaan nasional, lembaga penanggulangan bencana ini berupaya keras mendapatkan tambahan dana melalui skema pinjaman luar negeri. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam pembiayaan mitigasi bencana di Indonesia, namun sekaligus menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman berulang.

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan kapasitas penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek pencegahan atau mitigasi. Ia mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya mengalokasikan sekitar Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun untuk pencegahan, menjadi pemicu utama upaya BNPB untuk mendapat persetujuan alokasi pinjaman dari luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Suharyanto dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, pada Selasa lalu.

Suharyanto menambahkan, dalam lima tahun terakhir, sejumlah pinjaman luar negeri telah berhasil disetujui, yang secara signifikan meningkatkan kapabilitas BNPB dalam fase pra-bencana atau pencegahan. Salah satu keberhasilan nyata adalah perolehan pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486. Dana besar ini dialokasikan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota, memperkuat infrastruktur kesiapsiagaan di seluruh pelosok negeri.

Lebih lanjut, Suharyanto merinci pemanfaatan dana tersebut, termasuk pemasangan sensor di sepanjang wilayah pantai yang rawan gempa bumi dan tsunami. Sensor-sensor ini, jelasnya, akan secara otomatis mengirimkan peringatan dini ke pusat pengendalian operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi kenaikan muka air laut. Selain itu, rambu-rambu evakuasi juga telah dipasang di daerah-daerah rawan, memastikan masyarakat memiliki panduan jelas saat harus menyelamatkan diri.

Selain mengandalkan pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang sejatinya dialokasikan untuk fase tanggap darurat bencana. Menyadari bahwa bencana seringkali merupakan kejadian berulang di lokasi yang sama, Suharyanto mengungkapkan bahwa DSP juga dimanfaatkan untuk membangun upaya pencegahan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang, ujarnya, menunjukkan inovasi dalam penggunaan sumber daya terbatas.

Dalam upaya penguatan sistem peringatan dini, BNPB juga menjalin kerja sama erat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kolaborasi ini berfokus pada perumusan konsep peringatan dini yang lebih efektif untuk gempa bumi dan tsunami, demi meminimalkan korban dan kerugian materiil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang kerap melanda Indonesia.