Tragedi Anak di NTT Jadi Peringatan: Anggaran Makan Gratis Diminta Dikaji Ulang Demi Perkuat Program Indonesia Pintar!

Jakarta – Sebuah insiden tragis yang melibatkan seorang anak mengakhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memicu seruan mendesak dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA). Lembaga ini meminta pemerintah untuk meninjau ulang alokasi anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mempertimbangkan penguatan Program Indonesia Pintar (PIP).

Koordinator GRIPS YAPPIKA ActionAid, Hardiyanto, mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang saat ini dialokasikan untuk MBG perlu dievaluasi kembali. Ia menyarankan agar ada opsi untuk memanfaatkan dana tersebut guna memperkuat PIP, baik melalui peningkatan besaran bantuan maupun perluasan jangkauan penerima. Menurut Hardiyanto, penguatan PIP adalah langkah krusial untuk memastikan kebutuhan dasar pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dapat terpenuhi secara langsung dan berkelanjutan.

Selain menyoroti PIP, YAPPIKA juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencukupi kebutuhan siswa. Penting juga untuk memastikan transparansi dalam penggunaannya, serta membongkar praktik penyalahgunaan dana BOS yang masih kerap terjadi.

Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024-2025, sebanyak 12 persen sekolah masih melakukan penyalahgunaan dana BOS. Tidak hanya itu, YAPPIKA juga menemukan berbagai penyimpangan dalam implementasi PIP. Praktik tersebut meliputi pemotongan dana hingga pendaftaran seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, yang pada akhirnya memperkecil peluang anak-anak miskin untuk mendapatkan bantuan. Fenomena ini seringkali terjadi dengan dalih menghindari keluhan dari orang tua siswa.

Hardiyanto menambahkan bahwa praktik-praktik semacam itu secara signifikan mengurangi kesempatan anak miskin mendapatkan dana PIP. Ia juga menyoroti bahwa besaran uang bantuan PIP sebesar Rp450.000 per tahun untuk siswa SD dinilai relatif kecil untuk mendukung kegiatan bersekolah selama setahun penuh, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem seperti keluarga anak yang meninggal dunia di NTT.

Secara garis besar, YAPPIKA meminta pemerintah mengkaji ulang anggaran Program Makan Bergizi Gratis agar dapat dialihkan atau dimanfaatkan untuk memperkuat Program Indonesia Pintar, sekaligus mendesak peningkatan dan transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah. Tuntutan ini muncul sebagai respons atas insiden tragis di Ngada, NTT, yang menggarisbawahi urgensi dukungan pendidikan yang memadai bagi anak-anak kurang mampu. Dampaknya bagi masyarakat sangat signifikan; jika pemerintah tidak segera bertindak untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan pendidikan dan memastikan tepat sasaran, maka kesenjangan pendidikan akan semakin melebar. Ini berpotensi menjebak generasi muda dari keluarga miskin dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan, serta berisiko memicu lebih banyak tragedi serupa di masa depan akibat terhambatnya akses terhadap hak dasar pendidikan.