Pastikan Gizi Optimal! Pemprov Papua Pegunungan Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mengambil langkah serius dengan mendorong pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kolaboratif bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Papua Pegunungan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program vital tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan, Simon Sembor, di Wamena menjelaskan bahwa koordinasi terkait evaluasi program serupa telah dimulai sejak tahun lalu. Pertemuan daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah dilaksanakan untuk membahas implementasi MBG di seluruh Indonesia, khususnya di Papua Pegunungan.

Menurut Simon Sembor, inti dari pertemuan tersebut adalah penekanan Kemendagri agar pemerintah daerah dan SPPG bekerja sama erat demi kesuksesan Program MBG. Ia juga menyampaikan harapan agar Papua Pegunungan terhindar dari berbagai kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program di daerah lain.

Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, diwajibkan untuk terlibat aktif dalam pengawasan Program MBG di Papua Pegunungan. Simon Sembor menekankan pentingnya konsistensi dalam pengecekan lapangan. Pemeriksaan meliputi kondisi dapur MBG, proses distribusi makanan, standar kebersihan, kesehatan, dan kandungan gizi, termasuk penggunaan bahan pangan lokal.

Pengawasan juga harus mencakup rantai distribusi bahan baku MBG. Simon Sembor mencontohkan, jika ikan didatangkan dari Biak, maka seluruh rantai pasok harus diawasi ketat, mulai dari asal penangkapan, identitas nelayan, proses pembersihan, hingga penyimpanan dalam kotak pendingin dan pengiriman ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan kualitas dan kebersihan bahan baku tetap terjaga hingga proses pengolahan akhir di dapur MBG.

Ia menambahkan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, makanan yang telah matang di dapur MBG harus didistribusikan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat dalam waktu maksimal empat jam untuk menjamin kesegaran dan gizinya.

Upaya Pemprov Papua Pegunungan yang menggandeng SPPG untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi langkah krusial. Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran makanan, tetapi juga memastikan standar kebersihan, kesehatan, dan gizi yang ketat dari hulu ke hilir. Langkah ini diharapkan dapat mencegah masalah yang mungkin timbul, seperti keracunan makanan atau ketidaksesuaian gizi, yang pada akhirnya akan sangat berdampak positif bagi masyarakat. Penerima manfaat, khususnya anak-anak, akan mendapatkan asupan gizi yang optimal, mendukung tumbuh kembang mereka, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.