China Buka Pintu Lebar: Warga Inggris dan Kanada Nikmati Bebas Visa Mulai Imlek 2026

Beijing – Pemerintah China secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang akan sangat mempermudah perjalanan bagi warga negara Inggris dan Kanada. Mulai Tahun Baru Imlek, tepatnya 17 Februari 2026, pemegang paspor biasa dari kedua negara tersebut dapat menikmati fasilitas bebas visa untuk kunjungan hingga 30 hari ke Tiongkok.

Keputusan ini, sebagaimana diungkapkan Kementerian Luar Negeri China dalam lamannya, bertujuan untuk meningkatkan mobilitas warga Tiongkok dan warga negara asing. Kebijakan bebas visa tersebut memungkinkan warga Inggris dan Kanada untuk datang ke China tanpa perlu mengurus visa untuk berbagai keperluan, mulai dari bisnis, wisata, kunjungan keluarga atau teman, hingga pertukaran dan transit, dengan batas waktu maksimal 30 hari. Fasilitas bebas visa ini akan berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pengumuman ini datang menyusul serangkaian pertemuan diplomatik tingkat tinggi. Sebelumnya, kebijakan bebas visa untuk warga Inggris telah dibahas saat kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke China pada 28-31 Januari 2026. Kala itu, Starmer bertemu dengan Presiden Xi Jinping, namun tanggal efektif pemberlakuan kebijakan tersebut belum diumumkan secara resmi.

Selain kemudahan visa, kunjungan PM Starmer juga membuahkan hasil signifikan lainnya. Pemerintah China menyepakati pemotongan tarif impor wiski Inggris, dari sebelumnya 10 persen menjadi lima persen. Pertemuan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan 12 dokumen kerja sama antarpemerintah yang meliputi sektor perdagangan dan pertukaran ekonomi, pertanian dan pangan, kebudayaan, serta regulasi pasar.

Tak hanya dengan Inggris, China juga telah menjalin pembicaraan serupa dengan Kanada. Perdana Menteri Kanada Mark Carney diketahui berkunjung ke Beijing pada 15-16 Januari 2026, dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dari pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan penting terkait perdagangan. China akan mengekspor 49.000 kendaraan listrik ke Kanada setiap tahunnya dengan tarif sebesar 6,1 persen. Sebagai respons, Beijing akan mengurangi tarif atas ekspor produk pertanian Kanada, termasuk minyak biji kanola, dari 85 persen menjadi 15 persen.

Kebijakan bebas visa untuk Inggris dan Kanada ini memperpanjang daftar negara yang mendapatkan kemudahan akses ke China. Saat ini, China telah menjalin perjanjian bebas visa dengan 29 negara dan menerapkan kebijakan bebas visa unilateral yang memberikan akses masuk bebas visa kepada warga negara dari 48 negara lain.

Di Asia Tenggara, China telah memberlakukan perjanjian timbal balik bebas visa untuk warga negara Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Sementara itu, warga negara Indonesia juga akan menikmati bebas visa transit selama 10 hari mulai 12 Juni 2025.

Secara lebih luas, China juga telah mengumumkan kebijakan bebas visa bagi enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Daftar negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa ini juga mencakup Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swiss, Irlandia, Hongaria, Swedia, Brazil, Argentina, Chili, Peru, dan Uruguay, menandai upaya berkelanjutan China untuk membuka diri bagi dunia.

Secara keseluruhan, serangkaian kebijakan terbaru yang diumumkan oleh China, termasuk pembebasan visa bagi warga Inggris dan Kanada serta kesepakatan perdagangan strategis, menandai percepatan upaya Beijing dalam memperkuat konektivitas global dan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah mobilitas individu untuk tujuan bisnis dan pariwisata, yang berpotensi meningkatkan investasi dan pertukaran budaya, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara kunci. Bagi masyarakat global, kemudahan akses ke China dapat membuka peluang baru di sektor pariwisata, pendidikan, dan bisnis, sekaligus menunjukkan komitmen China untuk menjadi pemain aktif dalam diplomasi global yang lebih terbuka. Di sisi lain, perjanjian dagang seperti pemotongan tarif wiski dan biji kanola, serta ekspor kendaraan listrik, menunjukkan adanya upaya konkret untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi kedua belah pihak.